Media sosial terbukti merubah banyak hal secara radikal, mulai dari cara kita berinteraksi, cara kita menilai, bahkan cara kita berpikir. Sektor politik juga tidak luput dari “serangan” media sosial, hoax yang cepat beredar, opini yang mudah beredar, hingga para pejabat publik yang menjelma menjadi konten kreator.
Kalau kita lihat, pro kontra terhadap pejabat nyambil ngonten ini ada beberapa alasan. Mereka yang pro akan mengatakan
-
Transparansi real-time: Masyarakat bisa pantau langsung kinerja pemimpin lekat konten harian.
-
Publik lebih teredukasi: Kebijakan rumit jadi mudah dipahami lewat format video/reels.
-
Aspirasi tanpa filter: Kolom komentar jadi ruang dialog langsung antara pejabat dan warga.
Kalau yang kontra melihatnya bagaimana?.
Jika anda kurang atau tidak sepakat dengan femonema pejabat nyambil ngonten, tuliskan komentar dan alasan kalian.
Misalnya kita bicara KDM alias Kang Dedi Mulyadi yang sekarang menjabat Gub Jabar. Kang Dedi setiap hari upload video ke media sosial, bahkan pada channel youtubenya, KANG DEDI MULYADI CHANNEL sehari minimal 2 video.
Pastinya bukan hanya Gub Jabar, masih banyak Pejabat Publik melakukan hal yang sama, bahkan secara terang dan bangga meniru gaya Kang Dedi yang kemana-mana membawa tim khusus konten.
Kata para fans-boy nya KDM fenomena Pejabat jadi Konten Kreator ini punya dampak positif yang lumayan.
Misalnya, ada kesan transparansi, kemudian ada kesan kedekatan dengan publik.
Ingat ya, Kesan, saya mengatakan kesan, adanya kesan transparansi dan adanya kesan kedekatan dengan publik.
Saat Pejabat ngonten atau nge vlog aktivitas kerja harian mereka, mereka bisa merespons langsung sebuah isu, atau paling tidak mereka dapat update informasi pembangunan.
Jadi masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait kinerja konten kreator tersebut. Maaf maksud saya pejabat tersebut.
Lanjut membaca Page 2 ↓
